Admin

ADHII Resmi Menjalin Kerjasama dengan Basyarnas MUI

Berita /

ADHII.OR.ID – Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia (ADHII) resmi melakukan kerjasama dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas MUI) pada Rabu, 28 Agustus 2024 di Auditrium Djokosoetono, FHUI, Depok.Penandatanganan ini dihadiri langsung oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. Kerjasama ini tertuang dalam dokukmen Nota Kesepahaman. Nota […]

ADHII Resmi Menjalin Kerjasama dengan Basyarnas MUI Read More »

PERKUAT SDM : ASOSIASI DOSEN HUKUM ISLAM INDONESIA (ADHII) MENJAJAKI KERJASAMA DENGAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYSARNAS)-MUI

Berita /

ADHII.OR.ID – Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia (Adhii) bertemu dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basysarnas)-MUI untuk membahas rencana kerjasama. Lingkup kerjasama yang menjadi pembahasan mulai dari pelatihan, pengabdian masyarakat dan riset kolaboratif. Kerjasama ini sangat diperlukan mengingat kebutuhan Arbiter syariah masih sangat tinggi. “Perkembangan ekonomi syariah yang terus menunjukkan peningkatkan yang sangat bagus”, sebagaimana disampaikan

PERKUAT SDM : ASOSIASI DOSEN HUKUM ISLAM INDONESIA (ADHII) MENJAJAKI KERJASAMA DENGAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYSARNAS)-MUI Read More »

Urgensi Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian PerkaraPembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama

Jurnal /

Author: Destri Budi Nugraheni Pembatalan perkawinan adalah salah satu perkara yang dikecualikan dalam kewajiban penggunaan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Praktiknya, sesudah tahun 2016, ditemukan beberapa putusan pembatalan perkawinan yang masih menggunakan mediasi dalam penyelesaian perkaranya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkajiurgensi penggunaan mediasi dalam penyelesaian perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama

Urgensi Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian PerkaraPembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Read More »

Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices

Jurnal /

Authors Ermi Suhasti Siti Djazimah Hartini Hartini The Indonesian rules on marriage manage that a marriage is required to be one faith marriage, i.e., a man and woman to embrace the same religion, and prohibits interfaith marriage. However, in practice interfaith marriage is concluded and the couple of such marriage struggled to conduct the marriage

Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices Read More »

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Mekanisme dan Lembaga Sebelum Putusan MK No 43/PUU-X/2012

Buku /

Penulis: Prof. Ro’fah Setyowati, S.H., M.H., Ph.D Buku ini merupakan hasil penelitian penulis hingga tahun 2013, sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyelesaian sengketa diputuskan. Buku ini penting bagi pengkaji hukum Islam dan ekonomi Islam di Indonesia. Karakter industri perbankan syariah dalam penyelesaian sengketa berhubungan erat dengan corporate identity sebagai Islamic banking (IB). Corporate identity ini

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Mekanisme dan Lembaga Sebelum Putusan MK No 43/PUU-X/2012 Read More »

Musyawarah Nasional Asososiasi Dosen Hukum Islam Memilih Ketua Periode 2023-2028

Berita /

Asosiasi Dosen Hukum Islam (ADHII) menyelenggarakan Musyawarah Nasional dalam rangka pemilihan pengurusan baru untuk periode 2023-2028. Kegiatan Munas  diselenggarakan pada Rabu, 11 Oktober 2023 di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Munas ADHII pertama ini dipimpin oleh tiga presidium sidang yang teridiri dari Prof. Dr. Moh Fadhli, S.H., M.Hum (FH Universitas Brawijaya), Prof. Ro’fah Setyorini, S.H.,

Musyawarah Nasional Asososiasi Dosen Hukum Islam Memilih Ketua Periode 2023-2028 Read More »

UU Perkawinan di Indonesia

Perundang-undangan /

Indonesia telah memiliki dua undang-undang terkait Perkawina. Pertama adalah Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini merupakan UU Perkawinan yang mencabut ketentuan perkawinan yang terdapat dalam KUH Perdata. UU ini mengatur perkawinan tanpa membedakan suku dan agama. Selengkapnya klik Kedua adalah undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

UU Perkawinan di Indonesia Read More »

Scroll to Top